Authors Posts by Ngajum

Ngajum

71 POSTS 0 COMMENTS

0 124

20170302_10075220170302_10180620170302_101806Dalam rangka monitoring Pelaksanaan APBDes dan Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2017 di Desa Ngajum, Komisi A DPRD Kabupaten Malang diketuai oleh Bapak Darmadi mengadakan kunjungan ke Desa Ngajum. acara dibuka oleh bapak camat ngajum Hariyono,S.Sos. dalam sambutan nya Camat Ngajum menekankan agar Bendahara Desa mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku serta panitia pilkades menanyakan aturan-aturan pilkades kepada anggota Komisi A.

Anggota Komisi A dalam sambutannnya menekan kan kepada Panitia Pilkades agar melaksnakan pilkades sesuai dengan juklak dan perbub.

0 158

20161121_090027dalam rangka stabilitas keamanan diwilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Ngajum mengadakan musyawarah tiga pilar pada hari Senin, 21 Nopember 2016 guna membahas isu-isu yang berkembang saat ini.

Musyawarah dibuka oleh sekcam ngajum, dalam sambutannya sekcam mengajak kepada semua elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama.

demikian juga Danramil dan Kapolsek ngajum juga berpesarn kepada kepala desa dan tokoh masyarakat agar menjaga kerukunan umat beragama

acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa Tokoh Agama dan Tokoh Mayarakat.

0 212

IMG-20161116-WA0026IMG-20161116-WA0034dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Maguan dan dengan berakhirnya masa jabatan Kuwowo di Desa Maguan, maka Kepala Desa Maguan segera mengadakan pengangkatan kuwowo. pada hari Rabu, 16 Nopember 2016 diadakan pengambilan sumpah janji perangkat Desa Jabatan Kuwowo Desa Maguan (sdr Puguh Pribadi), sumpah dan janji di perangkat oleh Kepala Desa Maguan dan di saksikan oleh Muspika Kecamatan Ngajum.

dalam sambutannya camat ngajum menekankan kepada perangkat desa maguan agar lebih disiplin dalam bekerja dan melayani masyarakat.

0 178

20161115_155017

Undang – Undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negara Indonesia, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, terhadap siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan terhadap budaya hukum.
sehubungan hal tersebut diatas pada hari Selasa, 15 Nopember 2016 di Balai Pertemuan Desa Ngajum diadakan Sosialisasi Hukum oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang
Acara dimaksud dihadiri oleh kurang lebih 60 orang terdiri dari Perangkat Desa, Anggota BPD,LPMD. Guru dan Tokoh Masyarakat di Desa Ngajum, dibuka oleh Camat Ngajum yang diwakili oleh Sekretaris Camat (Gianto Setyo Sasono).

0 136

Humas-Lomba Tari Saman dalam rangka Hari Jadi ke 1256 Kabupaten Malang yang sudah berlangsung selama enam hari sejak dibuka Bupati Malang 24 Oktober 2016 hingga 26 Oktober 2016 berakhir hari ini, Sabtu (29/10). Keluar sebagai juara pertama Kecamatan Pujon.

Beruntun menempati juara 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, juara 3 Kecamatan Pagak. Sedangkan juara harapan 1 diraih Badan Kepegawaian Daerah dan menepati juara harapan 2, Dinas Kesehatan.

Dalam sambutannya saat menutup Lomba Tari Saman, Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna menjelaskan bahwa perlu ada pemahaman yang sama bahwa  tari saman ini adalah tarian Torikoh yang merupakan suatu cara mendekatkan diri kita kepada Allah melalui dzikir yang ada di dalamnya.”

“Setiap negara punya ciri khas sendiri, Seperti halnya saman dari Kecamatan Pagak dan  Kecamatan Gondanglegi satu sama lain juga berbeda. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Tarian ini mengajak bagaimana orang Islam harus berpegang teguh pada ajaran Islam,” terang Bupati Rendra

“Sebagaimana pakemnya, ada sholawat, kisah dan pesan yang disampaikan dalam tarian yang biasa ditampilkan dari sore hingga pagi  kurang lebih hingga 8 jam ini. Hingga para penari saman ini hanyut dalam trance dengan dzikir yang dilantunkan. Dengan kreatifitas yang terus kita kembangkan, kita akan terus mencari bentuk yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Malang itu sendiri,” Jelas Bupati lebih lanjut, tak lupa juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dan ungkapan terima kasih kepada para peserta yang sudah turut ambil bagian.

0 158

20161026_09252820161026_10022920161026_093151Ketahanan Keluarga, apa pentingnya ?
Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negative. Dampak negative pertumbuhan penduduk di Indonesia diantaranya adalah meningkatnya masalah sosial di masyarakat seperti kasus perceraian dalam keluarga, keterbatasan akses masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas secara mudah dan murah, krisis air bersih dan rendahnya perilaku hygiene di sebagian besar masyarakat, semakin banyak keluarga yang tidak memiliki rumah tinggal yang layak huni, dan beberapa permasalahan masyakat di daerah rawan bencana, konflik, atau kepulauan terpencil. Pada intinya, akan lebih banyak lagi jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, tidak memiliki pengetahuan tugas perkembangan , tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan , terbatas kesempatan dan akses untuk maju dan berkembang ,  dan pada akhirnya keluarga akan menemui kesulitan dalam menjalankan fungsi-peran-tugas keluarga. Potret ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Inilah yang mendasari pentingnya ketahanan keluarga.
 maka pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 GOW Kabupaten Malang mengadakan Worksoft Ketahanan Keluarga di Desa Kranggan Kecamatan Ngajum, dengan pembicara Wajhiya abdillah, acara tersebut dihadiri oleh Ketua GOW Kabupaten Malang (HJ.Jajuk Rendra Kresna) di dampingi oleh Bapak Camat Ngajum dan Ketua TP.PKK Kecamatan Ngajum.

acara tersebut dibuka oleh Camat Ngajum (Drs.Eko Wahyu Widodo,M.Si. dihadiri sekitar 150 peserta tersebut berjalan dengan baik dan lancar

0 195

IMG-20161022-WA0011IMG-20161022-WA0013IMG-20161022-WA0022IMG-20161022-WA0014IMG-20161022-WA0024

Hari Santri Nasional (HSN) 2016 di bumi perkemahan Ngajum Kabupaten Malang terasa beda dengan kehadiran Bupati Malang, Rendra Kresna yang memakai sarung saat membuka apel pagi sebagai Instruktur Upacara (irup).

Begitupun dengan seluruh undangan yang hadir, baik dari DPRD Kabupaten, Provinsi Jatim, Rektor Unira, PC NU serta Muspika Kecamatan Ngajum, semuanya bersarung dan khidmat mengikuti apel HSN 2016 yang jatuh pada Sabtu (22/10/2016).

Selain bersarung, kehadiran orang nomor satu Kabupaten Malang ini juga memberikan suntikan pemahaman baru bagi para peserta dan undangan dengan jumlah sekitar 2.000 orang yang hadir untuk kembali merefleksi makna santri dalam pembangunan bangsa.

“Kalau masih menganggap peran santri hanya sekadar berurusan dengan kitab, pondok pesantren, pengajian, mari hari ini kita luaskan pemahaman kita semua tentang peran santri,”kata Rendra yang menyampaikan peran santri sangat signifikan dalam merebut kemerdekaan RI.

“Santri juga ikut bertempur membebaskan cengkeraman kuku penjajah. Kemerdekaan RI tidak lepas dari peran ulama dan santri. Maka kini, santri pun punya tanggungjawab yang sama untuk berperang melawan musuh yang berbeda dengan dulu,”kata Rendra  yang menyebutkan musuh santri yang tampak sekarang ini seperti radikalisme, narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas dan berbagai anasir perusak generasi bangsa.

“Mari, bersama kita perangi hal tersebut dengan nafas semangat para ulama dan santri dulu. Kita bersama tekadkan di hari santri ini juga, untuk turut serta berperan dalam proses pembangunan di kabupaten,”himbau Rendra.

Di sela upacara HSN 2016, para peserta juga menyuguhkan berbagai atraksi islami, baik pencak silat maupun permainan musik islami.

Diakhir upacara, Husnul Hakim, sekretaris panitia juga menyampaikan hal senada dengan sambutan Bupati Malang bahwa saatnya santri tampil di luar dalam berbagai peran.

“Saya sependapat dengan yang disampaikan Bupati, saatnya santri berkiprah dalam berbagai sendi kehidupan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat, bangsa dan tentunya agama,” katanya yang juga menyampaikan santri hari ini sudah tidak lagi hanya belajar  agama saja.

“Sudan banyak santri yang melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi dengan berbagai jurusan dan disiplin ilmu beragam kini. Karena memang sudah waktunya santri juga menguasai dan ahli dibidang lain selain agama,”kata Husnul.

Upacara HSN 2016 secara serentak dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Malang, seperti di Kepanjen, Tumpang, Dau , Sumberpucung dan lainnya

0 6712

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan  pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil   dan transportasi yang sulit.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

 

  1. KONSEP DASAR PATEN
  2. Pengertian Paten

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

  1. Maksud Penyelenggaraan Paten.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

 

  1. Tujuan PATEN

 

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan dengan (ibukota) kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

 

III.        SYARAT PENYELENGGARAAN PATEN

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat dapat menyelenggara PATEN.

  1. Persyaratan Substantif

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantive, karena tanpa itu, Hal ini diperjelas dengan Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

  1. Persyaratan Administratif

Persyaratan berikutnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah syarat administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas PATEN sebagai penyelenggara/pemberi layanan berkualitas , cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan sekurang-kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan; persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ; proses/prosedur pelayanan;

  1. Persyaratan Teknis

Persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah persyaratan teknis, yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana teknis PATEN.

Sarana dan prasarana PATEN ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)    Tempat piket

Tempat ini biasanya berupa meja yang berada di bagian depan atau bagian yang mudah terlihat dari kantor kecamatan.

2)    Loket/meja pendaftaran

Setiap kecamatan dapat memilih untuk menerapkan PATEN dengan menggunakan meja atau loket. dan disesuaikan dengan kondisi dan sarana yang tersedia.

3)    Tampat pemrosesan berkas

Di tempat ini berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pelayanan atau seksi yang membidangi pelayanan. Setelah validasi, berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi.

4)    Tempat pengolahan data dan informasi

Berkas yang sudah divalidasi ini oleh petugas operator computer kemudian dicetak format dokumennya dan diberikan penomoran.

5)    Tempat financial proses

Dokumen yang sudah dicetak dan diberi nomor ini kemudian dikirim kembali ke kepala seksi pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf. Setelah itu dokumen dilanjutkan ke sekretaris kecamatan (sekcam). Sekcam kemudian melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan paraf persetujuan. Selanjutnya dokumen diserahkan ke Camat untuk ditandatangani.

6)    Ruang tunggu

Selama dokumen yang dimohonkan diproses, warga dapat menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu sebaiknya memiliki kursi dan perlengkapan lainnya.

7)    Tempat penyerahan dokumen

Setelah dokumen ditandatangani, maka dokumen dikirimkan ke tempat penyerahan dokumen untuk selanjutnya diserahkan ke warga

8)    Tempat pembayaran

Bila dokumen yang dimaksud memerlukan biaya atau tarif pelayanan, maka warga membayar di tempat pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan  standar pelayanan. biaya pelayanan ini dicatat pembayarannya.

9)    Tempat penanganan pengaduan

Bila dalam proses pelayanan, warga merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas PATEN, warga dapat menyampaikan pengaduannya, baik secara lisan maupun tertulis.

10) Perangkat pendukung lainnya

Salah satu perangkat pendukung yang penting adalah System informasi untuk memudahkan warga untuk mengetahui semua informasi di kecamatan. Berbagi informasi itu dapat berbentuk papan informasi, brosur, leaflet atau spanduk.

 

  1. LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN PATEN
  2. Tahap Pemenuhan Syarat Substantif

Persyaratan substantive adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati  kepada Camat  ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim sebagai berikut:

  1. Bupati  menetapkan Tim Teknis PATEN dengan Keputusan Bupati.
  2. Tim Teknis PATEN yang bertugas menfasilitasi pelaksanaan dan menginventarisasi serta mengidentifikasi pelimpahan sebagian wewenag Bupati  kepada Camat berdasarkan skala dan kriteria.
  3. Tim melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang yang sebelumnya sudah diterbitkan Karena tidak sesuai lagi setelah adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Teknis.
  2.  Setelah persyaratan substantif dipenuhi, Tim Teknis PATEN kemudian melakukan fasilitasi untuk pemenuhan syarat teknis. Hal ini dilakukan dengan mendata sarana dan prasarana kecamatan; jumlah dan kualitas personil kecamatan diproyeksikan menjadi pelaksana PATEN bagi kecamatan yang sudah memenuhi syarat teknis,
  3. Pemenuhan syarat teknis ini selain dilakukan oleh Tim Teknis PATEN, juga dapat dengan menerima inisiatif dari camat.
  4. Pemenuhan syarat teknis dengan cara menerima inisiatif dari camatdilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  5. Inventarisasi sarana dan prasarana

1)    Camat menunjuk sekretaris kecamatan dibantu personil kecamatan lainnya untuk melakukan inventarisasi data sarana dan prasarana serta personil.

2)    Camat menyusun data sarana dan prasarana serta personil yang akan menjadi pelaksana teknis PATEN terkait pemenuhan syarat teknis PATEN.

  1. Penyampaian kesiapatan kecamatan Pelaksanaan PATEN

1)    Camat menulis surat  permohonan kepada Bupati  mengenai kesiapan kecamatan untuk melaksanakan PATEN.

2)    Tim Teknis PATEN melakukan telaah terhadap surat permohonan dari Camat dimaksud. dinilai sudah memenuhi persyaratan teknis.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Administratif

Setelah persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, Tim Teknis PATEN melakukan fasilitasi ke Kecamatan dalam rangka pemenuhan syarat administratif.Fasilitas ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:

  1. Penyusunan Standar Pelayanan

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur dan acuan pelaksanaan PATEN meliputi :

  1. Menyediakan pedoman kepada pegawai kecamatan tentang proses pelayanan, perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dikeluarkan serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.
  2. Membantu kemandirian pegawai dalam bekerja terutama untuk menyelesaikan pelayanan public..
  3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.
  4. Penetapan Standar Pelayanan

Tim Teknis PATEN menyusun standar pelayanan untuk  dibahas di tingkat kabupaten untuk disikronisasi dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau SK Bupati. Standar pelayanan yang telah disepakati dalam rapat kemudian disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan PATEN.

  1. Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN

Tim Teknis untuk mengusulkan kecamatan yang dinilai telah memenuhi ketiga syarat (substantive, teknis, dan administratif). Dan merekomendasi penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN serta melaporkan Kepada Bupati  untuk ditetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

  1. Peresmian dan Sosialisasi Kecamatan sebagai Penyelenggaran PATEN

Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggaraan PATEN. Peresmian ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pada rapat berkala antara Camat dengan kepala desa/lurah, penyebarluaskan spanduk, poster atau talkshow di radio.

  1. PEJABAT PENYELENGGARA PATEN.
  2. Camat penanggung jawab atas penyelenggara PATEN  memiliki tugas :
  3. Mengkoordinasi, dan menggendalikan penyelenggaraan PATEN.
  4. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
  5. Menetapkan pelaksana teknis;dan
  6. Mempertanggungjawabkan  PATEN kepada Bupati.
  7. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN dan pelaksanaan tugasnya Sekretraiat
  8. Kepala Seksi yang yang membidangi pelayanan administrasi memiliki tugas melaksanakan teknis pelayanan PATEN.

 

  1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PATEN

Dalam rangka mendukung kecamatan agar dapat menerapkan PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten. dilakukan untuk mewujudkan PATEN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

  1. Monitoring dan Evaluasi

Tim Teknis PATEN melakukan monitoring, evaluasi untuk mengetahui hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN.Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi dan laporan kepada Bupati.

  1. Pelaporan.
  2. Tim Teknis PATEN melaporkan hasil fasilitasi PATEN setelah kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati.

 

  1. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam laporan penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

0 219

IMG-20160915-WA0002 IMG-20160915-WA0003 IMG-20160915-WA0004 IMG-20160915-WA0005 Perpustakaan Desa merupakan Instrumen penting untuk wadah informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa. Bebarapa desa di Kecamatan Ngajum sudah mempunyai Perpustakaan Desa, pada hari Selasa 13 Spetember 2016 di Desa Balesari dan Desa Maguan diadakan lomba perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Malang yang di hadiri oleh Badan Perpustakaan Kabupaten Malang. di dampingi oleh Camat Ngajum (Drs.Eko Wahyu Widodo, M.Si. dan beberapa Kepala Seksi.

0 173

20160914_09485720160914_112206Dalam kurun waktu 2 bulan agustus dan september 2016 di Desa Kranggan dan Babadan telah diadakan pengangkatan perangkat Desa baru, sehubungan hal tersebut untuk memenuhi amanat Permendagari Nomor 83 Tahun 2015. maka pada hari rabu tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngajum diadakan pelatihan awal bagi perangkat Desa Baru . Acara dibuka oleh Camat Ngajum tersebut diikuti oleh 27 Peserta (masing-masing desa 3 orang perangkat baru), dan diidi oleh 3 orang pemateri.