Blog Page 3

0 236

IMG-20161022-WA0011IMG-20161022-WA0013IMG-20161022-WA0022IMG-20161022-WA0014IMG-20161022-WA0024

Hari Santri Nasional (HSN) 2016 di bumi perkemahan Ngajum Kabupaten Malang terasa beda dengan kehadiran Bupati Malang, Rendra Kresna yang memakai sarung saat membuka apel pagi sebagai Instruktur Upacara (irup).

Begitupun dengan seluruh undangan yang hadir, baik dari DPRD Kabupaten, Provinsi Jatim, Rektor Unira, PC NU serta Muspika Kecamatan Ngajum, semuanya bersarung dan khidmat mengikuti apel HSN 2016 yang jatuh pada Sabtu (22/10/2016).

Selain bersarung, kehadiran orang nomor satu Kabupaten Malang ini juga memberikan suntikan pemahaman baru bagi para peserta dan undangan dengan jumlah sekitar 2.000 orang yang hadir untuk kembali merefleksi makna santri dalam pembangunan bangsa.

“Kalau masih menganggap peran santri hanya sekadar berurusan dengan kitab, pondok pesantren, pengajian, mari hari ini kita luaskan pemahaman kita semua tentang peran santri,”kata Rendra yang menyampaikan peran santri sangat signifikan dalam merebut kemerdekaan RI.

“Santri juga ikut bertempur membebaskan cengkeraman kuku penjajah. Kemerdekaan RI tidak lepas dari peran ulama dan santri. Maka kini, santri pun punya tanggungjawab yang sama untuk berperang melawan musuh yang berbeda dengan dulu,”kata Rendra  yang menyebutkan musuh santri yang tampak sekarang ini seperti radikalisme, narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas dan berbagai anasir perusak generasi bangsa.

“Mari, bersama kita perangi hal tersebut dengan nafas semangat para ulama dan santri dulu. Kita bersama tekadkan di hari santri ini juga, untuk turut serta berperan dalam proses pembangunan di kabupaten,”himbau Rendra.

Di sela upacara HSN 2016, para peserta juga menyuguhkan berbagai atraksi islami, baik pencak silat maupun permainan musik islami.

Diakhir upacara, Husnul Hakim, sekretaris panitia juga menyampaikan hal senada dengan sambutan Bupati Malang bahwa saatnya santri tampil di luar dalam berbagai peran.

“Saya sependapat dengan yang disampaikan Bupati, saatnya santri berkiprah dalam berbagai sendi kehidupan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat, bangsa dan tentunya agama,” katanya yang juga menyampaikan santri hari ini sudah tidak lagi hanya belajar  agama saja.

“Sudan banyak santri yang melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi dengan berbagai jurusan dan disiplin ilmu beragam kini. Karena memang sudah waktunya santri juga menguasai dan ahli dibidang lain selain agama,”kata Husnul.

Upacara HSN 2016 secara serentak dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Malang, seperti di Kepanjen, Tumpang, Dau , Sumberpucung dan lainnya

0 10219

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan  pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan. pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau terutama karena berada di daerah terpencil   dan transportasi yang sulit.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

 

  1. KONSEP DASAR PATEN
  2. Pengertian Paten

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

  1. Maksud Penyelenggaraan Paten.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

 

  1. Tujuan PATEN

 

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, Lokasi kecamatan jelas lebih dekat relatif mudah di jangkau masyarakat bila dibandingkan dengan (ibukota) kabupaten dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

 

III.        SYARAT PENYELENGGARAAN PATEN

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat dapat menyelenggara PATEN.

  1. Persyaratan Substantif

Persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan substantif, yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantive, karena tanpa itu, Hal ini diperjelas dengan Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

  1. Persyaratan Administratif

Persyaratan berikutnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah syarat administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas PATEN sebagai penyelenggara/pemberi layanan berkualitas , cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan sekurang-kurangnya berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan; persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ; proses/prosedur pelayanan;

  1. Persyaratan Teknis

Persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan PATEN adalah persyaratan teknis, yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana teknis PATEN.

Sarana dan prasarana PATEN ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)    Tempat piket

Tempat ini biasanya berupa meja yang berada di bagian depan atau bagian yang mudah terlihat dari kantor kecamatan.

2)    Loket/meja pendaftaran

Setiap kecamatan dapat memilih untuk menerapkan PATEN dengan menggunakan meja atau loket. dan disesuaikan dengan kondisi dan sarana yang tersedia.

3)    Tampat pemrosesan berkas

Di tempat ini berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pelayanan atau seksi yang membidangi pelayanan. Setelah validasi, berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi.

4)    Tempat pengolahan data dan informasi

Berkas yang sudah divalidasi ini oleh petugas operator computer kemudian dicetak format dokumennya dan diberikan penomoran.

5)    Tempat financial proses

Dokumen yang sudah dicetak dan diberi nomor ini kemudian dikirim kembali ke kepala seksi pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf. Setelah itu dokumen dilanjutkan ke sekretaris kecamatan (sekcam). Sekcam kemudian melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan paraf persetujuan. Selanjutnya dokumen diserahkan ke Camat untuk ditandatangani.

6)    Ruang tunggu

Selama dokumen yang dimohonkan diproses, warga dapat menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu sebaiknya memiliki kursi dan perlengkapan lainnya.

7)    Tempat penyerahan dokumen

Setelah dokumen ditandatangani, maka dokumen dikirimkan ke tempat penyerahan dokumen untuk selanjutnya diserahkan ke warga

8)    Tempat pembayaran

Bila dokumen yang dimaksud memerlukan biaya atau tarif pelayanan, maka warga membayar di tempat pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan  standar pelayanan. biaya pelayanan ini dicatat pembayarannya.

9)    Tempat penanganan pengaduan

Bila dalam proses pelayanan, warga merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas PATEN, warga dapat menyampaikan pengaduannya, baik secara lisan maupun tertulis.

10) Perangkat pendukung lainnya

Salah satu perangkat pendukung yang penting adalah System informasi untuk memudahkan warga untuk mengetahui semua informasi di kecamatan. Berbagi informasi itu dapat berbentuk papan informasi, brosur, leaflet atau spanduk.

 

  1. LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN PATEN
  2. Tahap Pemenuhan Syarat Substantif

Persyaratan substantive adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati  kepada Camat  ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim sebagai berikut:

  1. Bupati  menetapkan Tim Teknis PATEN dengan Keputusan Bupati.
  2. Tim Teknis PATEN yang bertugas menfasilitasi pelaksanaan dan menginventarisasi serta mengidentifikasi pelimpahan sebagian wewenag Bupati  kepada Camat berdasarkan skala dan kriteria.
  3. Tim melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang yang sebelumnya sudah diterbitkan Karena tidak sesuai lagi setelah adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Teknis.
  2.  Setelah persyaratan substantif dipenuhi, Tim Teknis PATEN kemudian melakukan fasilitasi untuk pemenuhan syarat teknis. Hal ini dilakukan dengan mendata sarana dan prasarana kecamatan; jumlah dan kualitas personil kecamatan diproyeksikan menjadi pelaksana PATEN bagi kecamatan yang sudah memenuhi syarat teknis,
  3. Pemenuhan syarat teknis ini selain dilakukan oleh Tim Teknis PATEN, juga dapat dengan menerima inisiatif dari camat.
  4. Pemenuhan syarat teknis dengan cara menerima inisiatif dari camatdilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  5. Inventarisasi sarana dan prasarana

1)    Camat menunjuk sekretaris kecamatan dibantu personil kecamatan lainnya untuk melakukan inventarisasi data sarana dan prasarana serta personil.

2)    Camat menyusun data sarana dan prasarana serta personil yang akan menjadi pelaksana teknis PATEN terkait pemenuhan syarat teknis PATEN.

  1. Penyampaian kesiapatan kecamatan Pelaksanaan PATEN

1)    Camat menulis surat  permohonan kepada Bupati  mengenai kesiapan kecamatan untuk melaksanakan PATEN.

2)    Tim Teknis PATEN melakukan telaah terhadap surat permohonan dari Camat dimaksud. dinilai sudah memenuhi persyaratan teknis.

 

  1. Tahap Pemenuhan Syarat Administratif

Setelah persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, Tim Teknis PATEN melakukan fasilitasi ke Kecamatan dalam rangka pemenuhan syarat administratif.Fasilitas ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:

  1. Penyusunan Standar Pelayanan

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur dan acuan pelaksanaan PATEN meliputi :

  1. Menyediakan pedoman kepada pegawai kecamatan tentang proses pelayanan, perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dikeluarkan serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.
  2. Membantu kemandirian pegawai dalam bekerja terutama untuk menyelesaikan pelayanan public..
  3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan.
  4. Penetapan Standar Pelayanan

Tim Teknis PATEN menyusun standar pelayanan untuk  dibahas di tingkat kabupaten untuk disikronisasi dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau SK Bupati. Standar pelayanan yang telah disepakati dalam rapat kemudian disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan PATEN.

  1. Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN

Tim Teknis untuk mengusulkan kecamatan yang dinilai telah memenuhi ketiga syarat (substantive, teknis, dan administratif). Dan merekomendasi penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN serta melaporkan Kepada Bupati  untuk ditetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

  1. Peresmian dan Sosialisasi Kecamatan sebagai Penyelenggaran PATEN

Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggaraan PATEN. Peresmian ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pada rapat berkala antara Camat dengan kepala desa/lurah, penyebarluaskan spanduk, poster atau talkshow di radio.

  1. PEJABAT PENYELENGGARA PATEN.
  2. Camat penanggung jawab atas penyelenggara PATEN  memiliki tugas :
  3. Mengkoordinasi, dan menggendalikan penyelenggaraan PATEN.
  4. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
  5. Menetapkan pelaksana teknis;dan
  6. Mempertanggungjawabkan  PATEN kepada Bupati.
  7. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN dan pelaksanaan tugasnya Sekretraiat
  8. Kepala Seksi yang yang membidangi pelayanan administrasi memiliki tugas melaksanakan teknis pelayanan PATEN.

 

  1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PATEN

Dalam rangka mendukung kecamatan agar dapat menerapkan PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten. dilakukan untuk mewujudkan PATEN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

  1. Monitoring dan Evaluasi

Tim Teknis PATEN melakukan monitoring, evaluasi untuk mengetahui hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN.Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi dan laporan kepada Bupati.

  1. Pelaporan.
  2. Tim Teknis PATEN melaporkan hasil fasilitasi PATEN setelah kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati.

 

  1. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam laporan penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

0 252

IMG-20160915-WA0002 IMG-20160915-WA0003 IMG-20160915-WA0004 IMG-20160915-WA0005 Perpustakaan Desa merupakan Instrumen penting untuk wadah informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa. Bebarapa desa di Kecamatan Ngajum sudah mempunyai Perpustakaan Desa, pada hari Selasa 13 Spetember 2016 di Desa Balesari dan Desa Maguan diadakan lomba perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Malang yang di hadiri oleh Badan Perpustakaan Kabupaten Malang. di dampingi oleh Camat Ngajum (Drs.Eko Wahyu Widodo, M.Si. dan beberapa Kepala Seksi.

0 195

20160914_09485720160914_112206Dalam kurun waktu 2 bulan agustus dan september 2016 di Desa Kranggan dan Babadan telah diadakan pengangkatan perangkat Desa baru, sehubungan hal tersebut untuk memenuhi amanat Permendagari Nomor 83 Tahun 2015. maka pada hari rabu tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngajum diadakan pelatihan awal bagi perangkat Desa Baru . Acara dibuka oleh Camat Ngajum tersebut diikuti oleh 27 Peserta (masing-masing desa 3 orang perangkat baru), dan diidi oleh 3 orang pemateri.

 

0 163

bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, pada tanggal 28 Juli 2016 diadakan acara Sosialisasi & Penguatan Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kecamatan. yang dihadiri oleh sekitar 50 anak.

Acara tersebut di buka oleh Sekcam Ngajum Gianto Setyo saksono

0 189

20160720_091427untuk memeriahkan HUT RI ke 71 Tahun 2016 Kecamatan Ngajum tealah mengadakan rapat pembentukan Panitia HUT RI ke 71. pada Hari Selasa 20 Juli 2016 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngajum. pada rapat tersebut terpilih sebagai Ketua Panitia adalah Bpk Miseno, M.Si. Kepala UPT Diknas Kecamatan Ngajum

0 235

IMG-20160603-WA0011IMG-20160603-WA0006dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1437 Hijriyah/2016 Masehi. TP.PKK Desa Ngajum bekerja sama denga TP.PKK Kecamatan Ngajum mengadakan acara penutupan Tahlil dan memberikan santunan kepada anak yatim pada hari jum’at 27 Mei 2016 bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, acara tersebut di hadiri oleh sekitar 1.000 orang terdiri dari TP.PKK Desa Se Kecamatan Ngajum beserta anggota Fatayat dan Muslimat se Kecamatan Ngajum

0 275

IMG-20160530-WA0005IMG-20160530-WA0004dalam rangka tertib administrasi di desa, maka pada hari senin, 30 Mei 2016 bertempat di Pendopo Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang diadakan pengambilan sumpah dan janji perangkat desa (Kepala Dusun Kapurono) oleh Kepala Desa Babadan (Sunaryo) pada acara tersebut juga dihadiri Oleh Muspika Kecamatan Ngajum.

dalam sambutannya Camat Ngajum (Drs.Eko Wahyu Widodo,M.Si) menekankan agar perangkat desa menjadi pelopor pembangunan di desa.

0 219

IMG-20160514-WA0032IMG-20160514-WA0036Puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kecamatan Ngajum dipusatkan di Lapangan Desa Maguan Kecamatan Ngajum pada Tanggal 22 Mei 2016. pada acara tersebut diadakan senam bersama dan lomba mewarna oleh anak-anak TK/RA se Kecamatan Ngajum. Acara yang dihadiri oleh Bpk Camat Ngajum tersebut dihadiri oleh sekitar 500 peserta. dalam sambutannya bapak camat ngajum berpesan agar semua orang tua memperhatikan pendidikan anak-anaknya agar kelak mereka menjadi generasi yang cerdas.

0 134

IMG-20160512-WA0039IMG-20160512-WA0040

HUMAS – Dua unit sekolah baru berupa gedung sekolah yakni SMPN 2 Ngajum dan SMPN 5 Karangploso hari ini Senin (18/4) diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Malang H.M Sanusi yang digelar di halaman SMPN 2 Ngajum Jl Raya Sukorejo RT 02 RW 06 Desa Kesamben. Kepala Dinas Pendidikan Ir Budi Iswoyo turut hadir dalam giat tersebut beserta Muspika Ngajum didampingi pula dewan guru dan wali murid.

Drs. Ali Affan M.Pd selaku ketua penyelenggara menjelaskan bahwa pembangunan SMPN 2 Ngajum menggunakan dana APBN melalui program block grant pembangunan USB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.111.015.000,- dengan enam bulan proses pembangunan. “Mulai 14 September 2015 hingga 30 Maret 2016 sekolah ini dibangun hingga selesai pada waktunya. Untuk jumlah siswa yang melakukan kegiatan belajar di SMPN 2 Ngajum ada 25 siswa yang menduduki kelas I dan II sedangkan di SMPN 5 sebanyak 143 siswa yang memanfaatkan gedung sekolah dasar Ngenep Kec. Karangploso terdiri dari 4 kelas dari jenjang kelas I saja,” ungkapnya. Ucapan terima kasih tak hentinya dilontarkan kepada Pemkab Malang khususnya Bupati Malang melalui dinas terkait Dinas Pendidikan. “Semoga dengan bertambahnya gedung sekolah yang ada di Kabupaten Malang bisa menunjang giat belajar 9 tahun dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tutupnya.

Kadin Pendidikan menambahkan, maksud dan tujuan pembangunan bidang pendidikan tersebut salah satunya untuk memenuhi aksesibilitas khususnya lulusan SD yang memang sangat membutuhkan keberlangsungan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menjelaskan terkait usulan pembangunan gedung sekolah yang akan didirikan di Kecamatan Dau dan Pakis. “Bahkan untuk tingkat SLTA rencananya akan dibangun SMK di Kecamatan Wonosari tapi saat kami konsultasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika tanahnya harus bersertifikat. Untuk sarana dan prasarana juga masih diusahakan mengingat saat pendaftaran siswa baru sekolah yang berluaskan 11.600 m2 ini masih dalam bentuk tanah sehingga besar harapan kami tahun depan dan seterusnya ada penambahan jumlah siswa yang signifikan dengan dilengkapi sarpras yang tercukupi pula”.

Wakil Bupati H.M Sanusi yang akrab disapa abah tersebut mengungkapkan bahwa, “dengan diresmikannya gedung ini semua program pembangunan harus mengarah kepada empat tujuan pokok utamanya di bidang pendidikan. Semoga akses infrastruktur segera dibangun sebelum tahun ajaran baru dimulai, hotmix, drainase, air, listrik dan semua penunjang pendidikan agar digerakkan demi terlaksananya dan suksesnya pendidikan di Kabupaten Malang”. Harapan besar wabup tersebut bahwa tidak hanya dari sisi infrastruktur yang menunjang suksesnya pendidikan suatu daerah akan tetapi kualitas tenaga pengajar (guru) menjadi dasar moral yang lebih berperan bagi anak didik kelak.(win)